PEKANBARU (RA) - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen Polri untuk menyelesaikan persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui kolaborasi lintas sektoral dan pendekatan humanis yang berkeadilan bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Irjen Herry dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Danrem 031/Wira Bima, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait di Pekanbaru, Senin (29/12/2025).

Rapat ini menjadi forum awal untuk menyamakan persepsi dan membangun langkah bersama dalam penanganan persoalan TNTN secara terpadu dan berkelanjutan.

Irjen Herry menyebut konflik di kawasan TNTN merupakan persoalan kompleks yang telah berlangsung puluhan tahun dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penegakan hukum.

"Persoalan TNTN ini bukan sekadar penegakan hukum. Di dalamnya ada persoalan sosial, kemanusiaan, dan rasa keadilan masyarakat yang harus kita pahami bersama. Karena itu, pendekatannya harus komprehensif dan berimbang," kata Herry.

Menurutnya, konflik di TNTN juga menyangkut aspek historis dan sosial masyarakat yang telah lama bermukim, baik di kawasan inti maupun zona penyangga.

Kapolda Riau menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektoral sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. Ia mendorong sinergi solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, hingga seluruh stakeholder terkait.

"Kita harus menguatkan kolaborasi, mulai dari TNI, Kodim, Koramil hingga Babinsa, serta seluruh pemangku kepentingan. Semua harus berada dalam satu tujuan dan satu komitmen untuk menyelesaikan persoalan TNTN secara tuntas," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai TNTN, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk ATR/BPN, agar setiap kebijakan berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis, Kapolda mendorong penyusunan peta jalan atau roadmap penanganan TNTN yang komprehensif.

Ia menargetkan pada 2026 telah tersedia roadmap yang memuat tahapan kegiatan, tolok ukur keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta pelibatan personel lintas instansi.

Selain itu, pendekatan dialogis dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat ulayat juga dinilai krusial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pemenuhan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks solusi, Irjen Herry mendorong penerapan skema berkeadilan dan humanis, seperti perhutanan sosial atau relokasi sukarela yang manusiawi, disertai program pemberdayaan ekonomi alternatif.

"Negara harus hadir dengan solusi terbaik. Masyarakat tidak boleh merasa terintimidasi, tetapi harus merasa dilindungi dan diberdayakan," ungkapnya.

Menutup arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan TNTN merupakan amanah bagi generasi mendatang, namun menjaga harkat dan martabat masyarakat juga menjadi kewajiban moral negara.

"Persoalan TNTN adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan," pungkasnya.

#Taman Nasional Teso Nilo (TNTN)