PEKANBARU (RA) - PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Brillian E-commerce Berjaya, pengelola platform lokapasar Mbiz-Market, sebagai upaya mendukung digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Pekanbaru, Senin (22/12/2025), dan turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru Mahyudin yang juga menjabat Komisaris PT SPP, Kepala Bagian Kerja Sama Dedi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Hadi, serta perwakilan dari kedua belah pihak.

Kerja sama ini diarahkan untuk menghadirkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital menyerupai e-katalog, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Direktur PT SPP, Imam Zamroni, mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung kebijakan Pemko Pekanbaru dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa.

"Kerja sama ini kami arahkan untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menyediakan sistem pengadaan yang modern dan terintegrasi. Melalui platform lokapasar ini, proses pengadaan bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi," ujar Imam.

Ia menambahkan, platform Mbiz-Market juga membuka peluang luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru untuk terlibat langsung sebagai penyedia barang dan jasa bagi pemerintah daerah.

"Ini menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk naik kelas. UMKM Pekanbaru bisa masuk sebagai vendor resmi dan berpartisipasi dalam pengadaan Pemko, tanpa proses yang rumit," jelasnya.

PT SPP pun mengimbau para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang telah siap menjadi penyedia barang dan jasa agar segera mendaftarkan diri dan berkoordinasi dengan PT SPP untuk mendapatkan pendampingan.

"Kami mengajak UMKM yang siap dan memenuhi persyaratan untuk bergabung. Ini kesempatan besar agar produk dan jasa UMKM lokal bisa terserap dalam belanja pemerintah," pungkas Imam.