KUANSING (RA) - Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, menegaskan bahwa Kepala Desa dan Lurah memegang peran kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas masalah hukum melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Penegasan tersebut disampaikan Suhardiman saat Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing, Jumat (19/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh aparatur desa tidak ragu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, terutama dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.
"Desa jangan berjalan sendiri. Program Jaga Desa ini adalah langkah preventif agar pengelolaan Dana Desa tepat sasaran, sesuai aturan, dan terhindar dari persoalan hukum," tegas Suhardiman.
Ia menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, sehingga pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pendampingan Kejaksaan menjadi solusi agar pembangunan desa berjalan aman dan berkelanjutan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi atas komitmennya mengawal pemerintahan desa agar tidak terjebak pada kesalahan administratif maupun hukum.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi M. Harun Sunadi, melalui Kasi Intelijen Sunardi Ependi, menjelaskan bahwa Program Jaga Desa bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
"Kami berharap seluruh desa di Kuansing memanfaatkan program ini secara maksimal dan berlomba menjadi desa yang tertib administrasi serta taat regulasi," ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Sekda Kuansing Zulkarnain, Kepala Inspektorat Rustam, Plt Kepala Dinas Sosial dan PMD Erdison, Kepala Dinas Kominfo H. Doni Aprialdi, serta para camat se-Kabupaten Kuantan Singingi.