PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan saat Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 di Balai Serindit Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kamis (18/12/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, terdapat 93 kecamatan dan 170 desa rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan maksimal dari seluruh pihak terkait.
"Apel kesiapsiagaan harus segera dilaksanakan, terutama di daerah yang berulang kali mengalami genangan dan longsor. Kita minta posko bencana di setiap kabupaten kota harus aktif 24 jam,” ujarnya.
Selain itu, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan pengawasan titik rawan drainase menjadi prioritas utama. Dirinya meminta Dinas PUPR menyiagakan alat berat di titik-titik kritis agar mitigasi dapat dilakukan lebih cepat.
Koordinasi dengan PLTA Koto Panjang terkait Early Warning System banjir juga ditekankan agar masyarakat mendapatkan peringatan dini secara efektif. Ia menambahkan, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) harus cepat dan tepat sasaran sesuai mekanisme penanganan darurat.
Dikatakannya, BMKG memperkirakan curah hujan akan meningkat pada dasarian kedua hingga ketiga Desember, khususnya di Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Sekda menekankan, percepatan langkah mitigasi harus dilakukan sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Pelaporan situasi bencana harus dilakukan secara real-time berjenjang kepada Pemerintah Provinsi. Koordinasi harus berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Syahrial.