BENGKALIS (RA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Sinergi Pelayanan Masyarakat.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (12/12/2026), dan ditandatangani langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua PN Bengkalis Leny Lasminar.
Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nadda Lubis, Pasilog Kodim 0303/Bengkalis Kapten Inf Ucok Doni Samosir, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Syaputra TH, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, di antaranya penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, serta dukungan di bidang hukum lainnya. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
"Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang merata di Kabupaten Bengkalis," ujar Kasmarni, Rabu (13/1/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan supremasi hukum dan budaya hukum masyarakat.
"Kami menyambut baik sinergi ini. Pembangunan harus berjalan seimbang, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun penguatan hukum," tambah Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau tersebut.
Kasmarni juga mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk mendukung implementasi MoU tersebut agar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat diwujudkan dalam pelayanan nyata kepada masyarakat.
"Semoga kerja sama ini menjadi momentum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat," pungkasnya.